Bagian hukum pemerintah daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan. Bagian hukum setda kabupaten/kota sebagai bagian dari perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan (regelling) dan penetapan (beschiking), melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota. Bagian hukum kabupaten/kota melaksanakan fungsi advokasi dan pelayanan hukum, optimalisasi dalam perspektif anggaran, dan ada rentang kendali dan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagian hukum kabupaten/kota.